Gandeng FH UMM, Rakernas MHH PP Muhammadiyah Gemakan Isu Hukum dan Demokrasi Bermartabat Berkeadilan

Jum'at, 10 November 2023 21:39 WIB

Malang (10/11) - Hukum dan demokrasi menjadi isu yang paling diminati di akhir tahun 2023. Beragam isu, mulai dari soal Mahkamah Konstitusi, pejabat yang terjerat kasus korupsi, Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merampas hak rakyat hingga sederet kasus hukum di negara demokrasi, menjadi catatan penting bagi para akademisi. Isu-isu tersebut turut menjadi topik bahasan dalam agenda Rapat Kerja Nasional Majelis Hukum dan HAM (Rakernas MHH) PP Muhammadiyah, yang dibuka hari ini (10/11). Agenda Rakernas bertempat di Aula GKB IV Lt. 9 UMM dan beberapa ruang kelas FH UMM di Lt. 8.

Selama 3 hari (10-12 November 2023), para peserta akan mengikuti serangkaian kegiatan dialog kebangsaan, rapat komisi, sidang pleno hingga penyampaian Maklumat MHH PP Muhammadiyah di akhir sesi. Agenda Rakernas MHH PP Muhammadiyah tersebut dibuka secara langsung ole Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi Hukum dan HAM, Dr. M. Busyro Muqoddas, SH., MH., Dalam sambutannya, Busyro berpesan agar arah gerak MHH PP Muhamamdiyah semakin padu, bahkan memiliki roadmap dalam jangka waktu tertentu yang terukur.

"Selamat bermusyawarah, merumuskan program kerja dan luaran yang terukur. Jika perlu, dibuat roadmap, selama 10-15 tahun ke depan, MHH mau berbuat apa dan memberikan dampak seperti apa." Ungkap Busyro dalam sambutannya

Sebelum masuk ke komisi masing-masing, para peserta Rakernas yang merupakan perwakilan dari MHH PWM Se-Indonesia, terlebih dahulu mendengarkan paparan dari para nasaumber bertajuk dialog kebangsaan. Hadir sebagai pemantik diskusi, para pakar dan cendekiawan Muhammadiyah, seperti: Prof. Nurul Barizah, L.LM., P.hD (akademisi Unair), Prof. Dr. Muchamad Ali Safa'at, SH., MH. (akademisi UB), serta Mukhammad Najih, P.hD (Ketua Ombudsman RI, akademisi UMM). (saf/hum)