Gandeng MK, FH UMM Gelar Seminar Nasional Bahas Polemik Pilkada

Kamis, 12 April 2018 16:09 WIB

Malang (12/4)– Krisis Pilkada akhir-akhir ini encuat kembali ke permukaan, mulai dari dilema cakada yang terjerat kasus korupsi, keberadaan calon tunggal di beberapa daerah hingga topik lama yang kembali mencuri perhatian, yaitu pilihan antara pilkada langsung ataukah tidak langsung.

Menanggapi hal tersebut, FH UMM yang beerjasama dengan Mahkamah Knstitusi Republik Indonesia (MKRI), menggelar agenda bertajuk “Menakar Efektifitas Penyelengggaraan Pilkada : Demokrasi Langsung atau Partisipatif?”. Agenda yang digelar pada hari Selasa (10/4) lalu tersebut menghadirkan para pakar di bidangnya, seperti Dr. Hamdan Zoelva (Mantan Ketua MK), Dr. Janedjri M. Gaffar (Staf Ahli Bidang Hukum Kementerian Agama RI) dan Dr. Sidik Sunaryo (Pakar Hukum Pidana, Wakil Rektor III UMM).

“Pilkada langsung tidak menjamin terciptanya pemerintahan daerah yang stabil. Ada daerah di Indonesia yang tidak menggelar Pilkada langsung, tapi pemerintahan daerahnya baik-baik saja. Itu coba lihat DI Jogja.” Tutur Janedjri M. Gaffar

Bertempat di Aula Lt. 9 GKB IV UMM, agenda seminar nasional tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan debat konstitusi mahasiswa tingkat regional timur. Agenda seminar yang juga dihadiri oleh para penegak hukum di wilayah Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu) seperti Kejaksaan, Hakim PN mauun Polres tersebut berakhir menjelang pukul 17.00 WIB. Diharapkan dengan digelarnya seminar tersebut bisa menambah khazanah keilmuan para akademisi, praktisi serta masyarakat umum mengenai polemik Pilkada di Indonesia beserta solusinya. (saf/hum)